Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan Keuangan, Sarana, dan Prasarana di Pascasarjana MPI UIN KHAS Jember: Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi

No

Aspek yang dinilai

Kakurangan

Kelebihan

1

Kebijakan Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Pemerolehan Dana

1. UPPS belum   mempunyai pedoman penyelesaian SPP yang terhutang/ tunggakan
2. UPPS belum mempunyai pedoman terkait format Pelaporan akademik dan non akademik penggunaan anggaran.
3. UPPS belum mempunyai pedoman       tentang pengelolaan BMN secara internal
4. Sosialisasi kebijakan belum maksimal dilaksanakan secara offlnie

1. Penyusunan pedoman penyelesaian SPP yang terhutang.
2. Penyusunan Format pelaopran keuangan secara utuh.
3. Penyususnan Pedoman pengelolaan BMN

2

Pemerolehan Dana

           Sosialisasi kebijakan belum maksimal dilaksanakan secara offlnie

UPPS mengadakan sosialisasi pedoman pengelolaan secara offline dengan: membuat edaran dan disampaikan kepada seluruh pengelola pasca

3

Pengelolaan Anggaran

1. Masih banyak kasus mahasiswa yang menuggak SPP sehingga menjadi temuan BPK.
2. Pelaporan penggunaan anggaran masih beroientasi pada laporan keuangan
3. Belum ada laporan pengelolaan BMN secara internal.
4. Penganggaran aggaran masih berfokus pada bibang pendidikan

1. UPPS membuat surat tagihan kepada mahasiswa baik online maupun ofline
2. UPPS mewajibkan kepada seluruh penanggunj jawab kegiatan ( kasubag keu dan kaprodi) untuk menyusun laporan akademik dan keuangan
3. Melaporkan keberadaan BMN di Pascasarjana dengan sistematis        dengan penambahan SDM di bidang tersebut.
4. Penambahan alokasi anggaran pada bidang penelitian, pengabdian dan publikasi di RKAKL yang disusn pascasarjana

No

Aspek yang dinilai

Kakurangan

Tindak Lanjut

Target

1

Kebijakan Keuangan, Sarana Dan Prasarana,
Pemerolehan Dana

1. UPPS belum   mempunyai pedoman penyelesaian SPP yang terhutang/ tunggakan.
2. UPPS belum mempunyai pedoman terkait format Pelaporan akademik dan non akademik penggunaan anggaran.
3. UPPS belum mempunyai pedoman       tentang pengelolaan BMN secara internal
4. Sosialisasi kebijakan belum maksimal dilaksanakan secara offlnie

Untuk mengatasi kekurangan dalam kebijakan keuangan, sarana dan prasarana, serta pemerolehan dana, UPPS perlu menyusun pedoman penyelesaian SPP terhutang dengan membentuk tim kerja, melakukan benchmarking,
serta menyusun dan mensosialisasikan pedoman tersebut.Selain itu, diperlukan pedoman format pelaporan akademik dan non-akademik penggunaan anggaran yang disusun berdasarkan standar akuntabilitas dan disosialisasikan
kepada seluruh unit terkait. UPPS juga perlu menetapkan pedoman pengelolaan BMN secara internal dengan mengacu pada regulasi yang berlaku, mencakup pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Untuk meningkatkan
efektivitas penyebarluasan kebijakan, sosialisasi harus dilakukan secara offline melalui pertemuan berkala dengan materi yang jelas dan mudah dipahami. Seluruh tindak lanjut ini akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala guna
memastikan efektivitas implementasinya..

1 bulan

2

Pemerolehan Dana dan Pengelolaan Anggaran,
Penggunaan Dana untuk kegiatan pendidikan,
kemahasiswaan, penelitian, PkM, dan publikasi

1. Masih banyak kasus mahasiswa yang menuggak SPP sehingga menjadi temuan BPK.
2. Pelaporan penggunaan anggaran masih beroientasi pada laporan keuangan
3. Belum ada laporan pengelolaan BMN secara internal.
4. Penganggaran aggaran masih berfokus pada bibang pendidikan

Untuk mengatasi permasalahan dalam pemerolehan dana dan pengelolaan anggaran, diperlukan beberapa langkah strategis. Skema pembayaran SPP yang lebih fleksibel, seperti cicilan dan beasiswa, perlu diterapkan guna
mengurangi tunggakan mahasiswa yang menjadi temuan BPK. Pelaporan penggunaan anggaran harus diperluas dengan pendekatan berbasis kinerja agar lebih transparan dan tidak hanya berorientasi pada laporan keuangan.
Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) perlu ditingkatkan melalui sistem pencatatan dan audit internal yang lebih baik. Penganggaran juga harus lebih seimbang dengan mendukung kemahasiswaan, penelitian,pengabdian
kepada masyarakat (PkM), dan publikasi, sehingga tidak hanya terfokus pada bidang pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan dana menjadi lebih efektif dan akuntabel.

1 bulan